Menurutnya, sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mendagri dan buku manual liga super Indonesia (LSI) bahwa klub - klub profesional tidak boleh lagi menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan atau sponsor utama.
"Apalagi pada musim depan semua tim profesional telah diatur tidak boleh menggunakan dana APBD," katanya.
Pada musim depan, Persipura bukan saja harus mengikuti liga super Indonesia, tetapi akan bertarung dengan klub - klub profesional di liga champion Asia, yang juga akan membawa nama Indonesia di pentas internasional tersebut.
"Persipura mewakili klub Indonesia di arena liga champion Asia, sehingga otomatis menempatkan diri sejajar dengan klub-klub Asia lainnya. Untuk itu diperlukan sponsor yang kuat, seperti Freeport," katanya.
Ia menambahkan, saat ini bukan saja Persipura yang akan mencari sejumlah sponsor, tetapi klub Papua lainnya seperti Persiwa dan Persidafon yang baru dipromosikan juga demikian.
"Persiwa dan Persidafon juga akan mengalami hal yang sama," katanya.
Untuk itu, Manajemen Persipura harus segera melakukan pertemuan guna membahas kelangsungan pendanaan klub kebanggaan warga Papua tersebut.
Sebelumnya pada, akhir Juli lalu ketua umum Persipura Jayapura, MR Kambu mengatakan bahwa pihaknya akan segera merapatkan hal itu, tentunya dengan melibatkan sejumlah sponsor terdahulu yang telah mendukung Persipura.
"Kami akan segera membahas hal ini dengan manajemen dan pengurus," katanya.
PT Freeport Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1960-an di bumi Cenderawasih, Papua, Indonesia, merupakan salah satu penghasil tambang terbesar di dunia.
Selama bulan April-Juni 2011, PT Freeport Indonesia telah melakukan kewajiban pembayaran pajak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 692 juta dolar AS atau sekitar Rp5,9 triliun. Bola.net
